Rangkuman BAB 5 dan 6

BAB 5
STRATEGI PERTUMBUHAN
DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI

Satu persoalan besar yang perlu dipertanyakan menyangkut pembangunan adalah, apa yang telah dilakukan oleh suatu negara terhadap kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran? Jika dua dari ketiga persoalan di atas menurun pembangunan tidak bisa dikatakan berjalan dengan lancer meskipun pendapatan masyarakatnya meningkat.

Todaro memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur soaial, sikap mental yang sudah melembaga , dan lembaga-lambaga nasional termasuk dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Dari pengertian tersebut ada 3 nilai hakiki dalam pembangunan yaitu kebutuhan hidup, harga diri dan kebebasan yang menggambarkan tujuan umum yang diusahakan setiap indidvidu dalam suatu masyarakat. Untuk mencapai nilai hakiki tersebut, lapisan masyarakat setidaknya harus memiliki 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup.

2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat termasuk manambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi.

3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan.

A. KEBIJAKAN EKONOMI DALAM NEGERI

Di titik tolak untuk pertumbuhan dan pemerataan dalam rangka pembangunan nasional diperlukan pemikiran dan pemahaman secara kritis dan korektif yang menyangkut kebijakan nasional maupun pelaksanaannya.

Pertumbuhan biasanya berhubungan dengan kenaikan GNP. Untuk itu perlu danya hasil produksi yang dapat diekspor dan bersaing. Dengan kebaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan prestasi kerja dan produktivitas produksi.

2. Penggunaan peralatan-peralatan modern yang akan mengakibatkan pengangguran yang disebabkan munculnya produksi dan pabrik modern.

3. Meningkatkan produksi mesional baik jumlah, jenis dan kualitas produk.
4. Mengembangkan inovasi baru.
5. Pergerakan ekonomi yang menyebabkan :
a. Pendapatan per kapita meningkat
b. Perubahan struktur ekonomi
c. Meningkatnya ekspor.

B. KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI

Sejak beberapa abad lalu ahli ekonomi telah menelaah peranan ekspor dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam masa Klasik analisis mengenai keterkaitan antara perdagangan luar negeri dan pembangunan mendapat perhatian yang lebih besar lagi. Beberapa ahli pada masa itu telah menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan beberapa sumbangan yang pada akhirnya akan dapat mempercepat perkembangan ekonomi suatu negara. Apabila pandangan mereka mengenai keuntungan-keuntungan perdagangan luar negeri digabungkan, maka dapat dikatakan bahwa ahli-ahli ekonomi Klasik mengemukakan tiga sumbangan penting perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi.

Keuntunga yang pertama, yang dikatakan oleh Ricardo adalah : Apabila suatu negara sudah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, perdagangan luar negeri memungkinkannya mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada yang mungkin dicapai tanpa adanya kegiatan tersebut. Sedangkan Smith dan Mill mengemukakan dua keuntungan lainnya, yaitu : (i) memungkinkan suatu negara memperluas pasar atas hasil-hasil produksinya dan (ii) memungkinkan negara tersebut menggunakan teknologi yang dikembangkan di luar negeri, yang lebih baik daripada yang terdapat di dalam negeri.

C. STRATEGI UPAYA MINIMUM

Leibenstein mengemukakan empat faktor yang menjadi penentu besarnya usaaha minimum kritis, yaitu :

1. Usaha tersebut harus dapat menghindarkan berlakunya disekenomi intern sebagai akibat dari skala kegiatan perusahaan yang terbatas. Dalam hal ini, penanaman modal harus mencapai suatu tingkat tertentu untuk menjamin tercapainya efisiensi yang tinggi dalam berbagai kegiatan ekonomi.

2. Usaha tersebut harus menjamin agar diantara berbagai industri yang dikembangkan akan tercipta ekonomi ekstern yang cukup besar, sehingga memungkinkan berbagai industri memperoleh keuntungan yang cukup untuk mendorong perkembangan kegiatan mereka. Dengan demikian usaha minimum kritis meliputi pula usaha-usaha untuk melaksanakan pembangunan seimbang untuk menciptakan ekonomi intern dan ekstern dapat diciptakan, sehingga mendorong pembentukan modal yang lebih besar. Ini akhirnya akan menciptakan pembangunan yang diinginkan.

3. Besarnya faktor yang menghalangi perkembangan ekonomi. Faktor ini dapat dibedakan dalam dua golongan : (i) yang dengan sendirinya timbul (seperti misalnya perkembangan penduduk), (ii) yang tercipta sebagai akibat dari adanay usaha-usaha pembangunan. Usaha seperti ini akan mengurangi tingkat kematian dan dengan demikian mempercepat laju pertambahan penduduk.

D. STRATEGI PEMBANGUNAN SEIMBANG

Pembangunan seimbang adalah usaha pembangunan yang berusaha mengatur program penanaman modal secara sedemikian rupa, sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran maupun permintaan.

Alasan utama yang menimbulkan perlunya pembangunan seimbang adalah untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam (i) memperoleh bahan mentah, tenaga ahli, sumber tenaga (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar maupun (ii) memperoleh pasaran untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksikan.

Apabila program pembanguna seimbang dilaksanakan, jumlah penanaman modal yang harus dilakukan jauh melebihi tingkat penanaman modal pada masa sebelum usaha pembangunan dijalankan. Teori pembangunan seimbang dinamakan juga sebagai teori usaha besar-besaran.

E. STRATEGI PEMBANGUNAN TAK SEIMBANG

Program pembangunan tidak seimbang adalah program pembangunan yang lebih sesuai untuk mempercepat proses pembangunan dinegara berkembang.

Jika ditelaah lebih jauh proses pembangunan yang terjadi pada strategi pembangunan seimbang sangat jauh berbeda. Akan terlihat bahwa berbagai aspek kegiatan ekonomi berkembang dalam laju yang berbeda, yang berarti bahwa pembangunan berjalan secara tidak seimbang.

Selanjutnya pembangunan tidak seimbang dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di negara berkembang karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurangan sumber daya. Dengan melaksanakan program pembangunan tidak seimbang, usaha pembangunan pada suatu waktu tertentu dapat dipusatkan kepada beberapa kegiatan yang akan mendorong penanaman modal terpengaruh di berbagai kegiatan lain pada masa berikutnya. Dengan demikian, pada setiap tingkat pembangunan sumber daya yang sangat langka dapat digunakan dengan lebih efisien

BAB 6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Pengertian, Unsur dan Fungsi Perencanaan

Perencanaan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi dan mengarahkan bahkan mengendalikan perubahan dalam variabel ekonomi yang utama, misalnya PDB (Product Domestik Bruto), konsumsi, investasi, dan tabungan dari suatu negara atau wilayah tertentu selama kurun waktu tertentu sesuai dengan serangkaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Inti daripada perencanaan ekonomi tersebut diringkas dalam gagasan-gagasan tentang pengaruh, pengarahan dan pengendalian.

Dalam melakukan perencanaan ada, elemen-elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Memilih alternatif
2. Alokasi sumber daya
3. Pencapaian tujuan
4. Berorientasi ke masa depan.

Fungsi perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, perencanaan membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, perencanaan memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih kombinasi cara terbaik, perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas (tujuan, sasaran, maupun tindakan), dan dengan perencanaan maka akan ada suatu data ukur untuk melakukan evaluasi.

B. Perlunya Perencanaan Pembangunan

Perencanaan sebagai alat pembangunan mempunyai berbagai alasan ekonomis dan kelembagaan yang mendasar. Diantaranya adalah :

1. Alasan kegagalan pasar

Kegagalan pasar dalam memperbaiki harga faktor-faktor produksi telah dianggap sebagai penyebab disparitas yang besar antara sistem nilai sosial dan pribadi untuk melaksanakan berbagai alternatif investasi proyek. Tanpa campur tangan pemerintah, pasar telah membuat misalokasi penggunaan sumber daya untuk kepentingan sekarang dan waktu yang akan datang, atau paling tidak, pengalokasian yang tidak memperhatikan kepentingan sosial dalam jangka sangat panjang.

2. Alasan mobilitas dan alokasi sumber daya

Perencanaan ekonomi dianggap akan membantu modifikasi pengaruh dari terbatasnya sumber daya dengan mengakui adanya kendala khusus serta dengan memilih dan mengkoordinasikan investasi pada proyek-proyek sebagai penyalur faktor produksi yang langka ke tempatnya yang paling produktif.

3. Alasan sikap atau psikis

Perencanaan pembangunan dapat mempunyai dampak sikap atau psikis yang penting bagi penduduk yang berlainan bahkan seringkali terkotak-kotak. Dengan memobilisasi dukungan masyarakat dan menghilangkan kelas, kasta, ras, agama atau suku tertentu serta meminta seluruh warga negara untuk bekerja sama membangun negara akan dapat menjadi alasan bahwa pemerintah pusat senantiasa memberi penerangan melalui perencanaan ekonomi.

4. Alasan bantuan luar negeri

Perencanaan pembangunan yang terinci dengan target-target khusus serta investasi proyek yang dirancang secara hati-hati seringkali merupakan syarat keharusan untuk memproleh bantuan luar negeri, baik bilateral maupun multilateral.

Alasan-alasan yang disebutkan di atas mempunyai ciri-ciri yang bersifat umum dari proses perencanaan. Killick membedakan adanya enam cara, yaitu :

1. Bertolak dari pandangan politik dan tujuan pemerintah, diupayakan juga tujuan kebijakan terutama yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang.

2. Disusun sebuah strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kemudian dijabarkan dalam target-target yang secara lebih khusus.

3. Diupayakan adanya koordinasi terpusat dan konsisten terhadap prpinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan, memilih tindakan optimal dalam melaksanakan strategi serta mencapai targetnya. Sehingga dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengarahkan keputusan sehari-hari.

4. Mencakup seluruh perekonomian (komprehensif)

5. Untuk mencapai tujuan yang optimal digunakan model ekonomi makro yang diformalkan, dan kegiatan ini digunakan untuk melihat keragaman ekonomi pada waktu yang akan datang.

6. Mencakup periode yang secara fisik ditujukan sebagai suatu naskah perencanaan jangka menengah yang berhubungan dengan perspektif perencanaan jangka panjang dan dilengkapi dengan rencana tahunan.

C. Sifat, Proses dan Peranan Perencanaan Ekonomi

Rencana ekonomi dapat bersifat komprehensif atau parsial, rencana komprehensif menetapkan sasarannya untuk mencakup seluruh aspek utama perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti industri, pertanian, sektor pemerintah, sektor luar negeri dan lain sebagainya.

Proses perencanaan, yaitu :
1. Pendekatan politik

Pemilihan presiden atau Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik khususnya penjabaran visi dan misi.

2. Proses Teknokratik

Menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Partisipatif
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder, antara lain melalui Musrenbang.
4. Proses Top-down dan Bottom-up
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

D. Perencanaan Dalam Berbagai Bentuk Sistem Ekonomi

Ada berbagai jenis perencanaan yang dibagi menurut ideologis politis, ruang lingkupnya, jangka waktunya, dimensi, dan menurut lokasinya.

1. Perencanaan Menurut Ideologis Politis
a. Perencanaan dalam Perekonomian Kapitalis

Perencanaan dalam perekonomian kapitalis seringkali disebut sebagai model perencanaan indikatif, model perencanaan dilakukan bertumpu sepenuhnya kepada mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasil-hasilnya. Pelaku yang paling dominan dalam perencanaan adalah sektor swasta. Dalam hal ini pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta menyusun proyeksi laju pertumbuhan ekonomi secara makro dan sektoral, khususnya sektor-sektor yang penting. Alat kebijakan yang dipergunakan terutama kebijakan di bidang moneter, fiskal (perpajakan), kesempatan kerja, dan hubungan perdagangan luar negeri. Alat kebijakan tersebut biasanya digunakan pemerintah secara aktif untuk menciptakan keadaan yang akan mencegah ketidakstabilan akibat gejolak yang besar dalam perekonomian sambil tetap merangsang pertumbuhannya.

Seluruh alat kebijakan di atas meskipun aktif akan tetapi bersifat tidak langsung. Aktif dalam arti ditujukan untuk mendorong perekonomian ke arah yang diinginkan, dan tidak langsung ditujukan hanya untuk menciptakan keadaan yang menguntungkan, dimana para pengambil keputusan dari pihak swasta dirangsang untuk berperilaku dalam suatu cara yang memungkinkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terus menerus.

b. Perencanaan dalam Perekonomian Sosialis

Perencanaan jenis ini adalah perencanaan dimana pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerakan perekonomian melalui suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat. Sumber daya material maupun finansial dialokasikakan tidak atas dasar harga pasar serta keadaan permintaan dan penawaran seperti dalam perekonomian pasar, tetapi dihubungkan dengan kebutuhan material, tenaga kerja, dan modal dari rencana keseluruhan.

Dalam perekonomian sosialis bukan hanya menetapkan seperangkat sasaran tertentu yang merupakan suatu rangkaian kemajuan ekonomi yang diinginkan, akan tetapi juga berusaha melaksanakan rencananya dengan mengendalikan secara langsung kegiatan hampir di seluruh satuan produktif dalam perekonomian secara menyeluruh.

c. Perencanaan dalam Perekonomian Campuran

Perencanaan dalam perekonomian ini bercirikan adanya suatu llingkungan kelembagaan dimana sebagian dari sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta, sedangkan sebagian lainnya dimiliki oleh sektor publik. Perekonomian campuran dibedakan oleh adanya pengaruh pemerintah yang sangat besar. Sektor swasta biasanya terdiri dari tiga bentuk pemilikan individu yang saling berbeda, yaitu :

1. Sektor subsisten tradisional yang terdiri atas pertanian swasta dalam skala kecil dan toko-toko barang kerajinan yang menjual sebagian hasil produksinya ke pasar setempat.

2. Perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah di bidang pertanian industri, perdagangan, dan pengangkutan uang dimiliki dan dioperasikan.

3. Perusahaan asing dan perkebunan berskala besar yang terutama melayani pasar luar negeri.

Terdapat dua aspek utama dari perekonomian campuran, yaitu :

1. Penggunaan tabungan masyarakat dan pembiayaan luar negeri yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah utuk melaksanakan proyek-proyek investasi pemerintah dan memobilisasi serta menyalurkan sumber daya yang langka ke bidang-bidang yang dapat di harapkan, akan memberikan sumbangan ke arah terwujudnya kemajuan ekonomi dalam jangka panjang.

2. Kebijakan pemerintah untuk mempermudah, merangsang, mengarahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi swasta untuk menjamin suatu hubungan yang harmonis (serasi) antara keinginan para pengusaha swasta dan rencana perekonomian dari pemerintah pusat.

2. Perencanaan Menurut Ruang Lingkupnya
a. Perencanaan Makro
Komponen-komponen perencanaan makro, meliputi :

1. Suatu target yang dinyatakan secara eksplisit, yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan yang bersangkutan.

2. Taksiran mengenai ICOR, saving, ekspor, impor, dan pertumbuhan penduduk selama periode perencanaan tersebut.

3. Suatu model yang digunakan untuk menguji hubungan di antara variaabel-variabel ekonomi makro.

4. Seperangkat kebijaksanaan pemerintahbaik langsung maupun tidak langsung.

Fungsi dan kegunaan utama perencanaan makro adalah membantu menemukan kemungkinan ketidakkonsistenan antara target dengan kenyataan yang mungkin terjadi yang diproyeksikan berdasarkan kondisi negara itu pada awal periode perencanaan.

b. Perencanaan Multisektoral

Model yang lazim digunakan dalam perencanaan multisektoral dikenal dengan model input-output (I-O). Model I-O ini menunjukkan bahwa di dalam perekonomian secara keseluruhan terkandung saling hubungan dan saling ketergantungan industrial.

M.L. Jhingan, menganggap analisis input-output ini sebagai model yang terbaik dari keseimbangan umum. Model ini memiliki analisis dengan tiga karakteristik dasar. Pertama, analisis I-O memusatkan perhatiannya pada perekonomian dalam keadaan keseimbangan. Kedua, analisis ini tidak memusatkan pada analisis permintaan tetapi pada masalah teknis produksi. Ketiga, analisis ini didasarkan pada penelitian empiris.

c. Perencanaan Mikro (Proyek)

Perencanaan mikro bertujuan untuk menghitung keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dan kerugian-kerugian yang akan ditanggung masyarakat sebagai akibat dari pengembangan suatu proyek.

Dalam operasionalnya perencanaan mikro mencakup tiga proses, yaitu :
1. Memerinci fungsi tujuan yang akan dimaksimumkan

2. Diperlukan beberapa ukuran sosial mengenai seluruh input dan output proyek, untuk mengetahui perhitungan keuntungan sosial bersih.

3. Keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksikan menjadi suatu indeks.

3. Perencanaan Menurut Jangka Waktu
a. Perencanaan Jangka Pendek (1 Tahun)

Fungsi utama perencanaan jangka pendek atau tahunan adalah untuk menetapkan cara pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam perencanaan jangka pendek ini pemerintah menyusun taksiran budget dan menuangkan keinginan-keinginannya dalam bentuk rencana-rencana proyeksi investasi yang konkrit atau sebagai usulan Undang-Undang.

b. Perencanaan Jangka Menengah (4-6 Tahun)

Dalam masa perencanaan jangka menengah ini diharapkan sebagian besar dari investasi-investasi yang dilakukan selama tahun-tahun pertama dari rencana pembangunan telah dapat memperlihatkan hasilnya. Karena jangka waktu perencanaan ini sama dengan masa jabatan pemerintah atau presiden, maka seringkali perencanaan ini disebut dengan program pemerintah.

c. Perencanaan Jangka Panjang (15-25 Tahun)

Tujuan utama dari perencanaan jangka panjang ini adalah untuk memberikan latar belakang pada rencana-rencana jangka pendek, sehingga masalah-masalah yang harus dipecahkan dalam jangka waktu yang lama dapat diperhitungkan dalam perencanaan jangka pendek.

4. Perencanaan Menurut Dimensi dan Lokasi
a. Perencanaan Regional

Perencanaan regional atau daerah lazim dilakukan di negara-negara yang memiliki wilayah yang luas dan heterogen. Sebelum dilakukan perencanaan regional, dilakukan pembagian daerah dahulu. Pembagian tersebut dapat mendasarkan pada perbedaan bahasa, suku, faktor-faktor alam, kemungkinan pengangkutan ataupun kesatuan administratif.

Untuk menentukan sasaran-sasaran pendapatan perlu diperhitungkan perbedaan upah pada berbagai jenis cabang perusahaan. Untuk pembangunan daerah, orang juga dapat memilih sasaran-sasaran lain misalnya kesempatan kerja. Untuk ini diperlukan juga sasaran pendapatan.

b. Perencanaan Sektoral

Dalam perencanaan sektoral suatu perekonomian dibagi dalam beberapa sector menurut struktur perekonomian negara yang bersangkutan. Dalam pembagian sector ini harus diupayakan tidak terlalu besar jumlahnya dan sedapat mungkin homogen.

E. Syarat-syarat Berhasilnya Suatu perencanaan
1. Harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan
2. Tujuan akhir yang dikehendaki

3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif)

4. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut
5. Masalah-masalah yang dihadapi
6. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasinnya
7. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya
8. Orang, organisasi atau badan pelaksanaanya
9. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya

F. Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Usaha-usaha perencanaan pembangunan dilakukan di Indonesia dimulai sejak tahun 1947. Pada tanggal 12 April 1947 dibentuk badan bernama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai M.Hatta yang telah berhasil merumuskan “Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Juga pada bulan Juli tahun1947 terdapat rencana yaitu Plan Produksi Tiga Tahun RI dipimpin oleh I.J.Kasimo yang ditujukan pada bidang pertanian, peternakan, industri, dan kehutanan.

Sejak tahun 1952 dimulai usaha-usaha suatu perencanaan dengan dibentuk Biro Perancang Negara yang diprakarsai oleh Sumitro Djojohadikusumo yang berhasil menyusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960.

Pada tahun 1957 dibentuk DEPERNAS yang diketuai Muhammad Yamin yang berhasil menyusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB) 1961-1969. Baru setelah lahirnya Orde Baru dan setelah selama dua tahun dari Oktober 1966 secara mantap dilakukan kebijaksanaan stabilitas ekonomi dan politik maka disusunlah oleh Bappenas dibawah pimpinan Widjojo Nitisastro yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) dimulai dari 1 April 1969, diikuti Repelita II pada tanggal 1 April 1974.

Proses pembangunan di Indonesia dapat berhasil dengan baik bila sistem administrasi itu baik, sehat, dan tepat. Juga untuk melaksanakan program pembangunan dengan sebaik-baiknya diperlukan suatu aparatur pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam proses pembangunan, peyempurnaan administrasi merupakan syarat yang mutlak yang tidak dapat terelakkan. Tujuan perbaikan administrasi Pemerintah ialah tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam bidang organisasi, prosedur, dan personil, sehingga aparatur dan administrasi Pemerintah mampu melaksanakan rencana-rencana dan program-program yang telah disusun.

Bahwa dalam masa pembangunan ini, pendekatan administrasi pembangunan adalah yang paling sesuai, oleh karena dengan pendekatan ini, diusahakan penyempurnaan administrasi, yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan mendorong kegairahan pembangunan, jadi diperoleh administrasi yang berorientasi kepada pembangunan (development oriented).